Silahkan Unduh Aplikasi Android PONTIsocio.com DISINI

Sabtu, 19 April 2014

Jual paket perdana tri Always On murah

Kini pontisocio menghadirkan penjualan kartu perdana Tri Aon (Always On)untuk masa aktif 1 tahun dengan harga sangatlah murah / Grosiran, kami br melayani kawasan kota pontianak, silahkan lakukan pemesanan sekarang juga dengan menghubungi kami.

Senin, 24 Maret 2014

Tanah Murah Sekunder C Rasau Kubu Raya (Booming)

Dijual tanah super murah  di Sekunder C - Rasau Kabupaten Kubu raya Kalimantan barat dengan luas 19.500 M2, lokasi terletak tepi jalan sekunder C dan berhadapan dengan SMPN 3 Rasau, Investasi yang sangat menguntungkan buat anda, bisa diolah untuk perumahan maupun bangunan lainnya, harga di tawarkan hanya Rp.20.000,-/M2 (Nego), berikut penampakan lokasinya.

Lokasi terletak pada posisi hook

SMP Negeri 3 Rasau terletak di depan lokasi tanah
 

Jual Tanah Murah Tepi Jalan Paris 2

Jual tanah tepi jalan paris II, persis 100 meter setelah perumahan Central Park, cocok untuk ruko atau gudang maupun bangunan strategis lainnya, tanah ini cukup murah mengingat harga disekitarnya yang cukup tinggi, berikut penampakan lokasinya :

sisi kanan lokasi

Jalan baru pengerasan karena masih banyak proyek sekitar lokasi

Seberang lokasi terdapat pergudangan

Lokasi terlihat dari sisi jalan
Lokasi yang berukuran 23m x36m  ini di tawarkan dengan harga Rp 1.5000.000.000 ,00 ( Nego)
Meman murah jika dibandingkan dengan harga lokasi disekitarnya, jika berminat segera hubungi PONTIsocio

Rabu, 29 Januari 2014

Jual tanah kavling Serdam dan Jalan Karet Pontianak

Jual tanah kavling untuk investasi :
  • Sungai Raya dalam - Kabupaten Kubu Raya Kalimantan barat  (berdampingan dengan lokasi perumahan HOKI land) ukuran tanah 15x20 di jual dengan harga Rp 75 juta.
  • Jalan karet - Pontianak barat masuk gg pemancingan ukuran 20 x 29 dijual dengan harga Rp 170 juta.
Kavling tersebut siap bangun dan prospektif jika anda suka berinvestasi.
Harga sewaktu - waktu dapat berubah, untuk update harga silahkan hubungi PONTIsocio.com




Senin, 27 Januari 2014

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangungan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
       NOMOR 12 TAHUN 1985

               TENTANG

             PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

           PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya 
 bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila 
 yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena 
 itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran-serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya;

b. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang 
 lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh 
 manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan 
 sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak;

c. bahwa sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 
 Tahun 1983 perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan, sehingga dapat mewujudkan 
 peran serta dan kegotongroyongan masyarakat sebagai potensi yang sangat besar dalam 
 pembangunan nasional;

d. bahwa sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan pajak 
 kekayaan, telah menimbulkan beban pajak berganda bagi masyarakat dan oleh karena itu 
 perlu diakhiri melalui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil, dan 
 memberi kepastian hukum;

e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu disusun Undang-undang tentang Pajak 
 Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah 
 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);

         Dengan Persetujuan
   DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

           MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut :

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 (Personeele Belasting Ordonantie 1908, Staatsblad 
 tahun 1908 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
 Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 
 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1868) yang dengan Undang-undang Nomor 
 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang;

2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923 (Inlandsche Verpondings Ordonnantie 1923, Staatsblad 
 Tahun 1923 Nomor 425) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Algemeene 
 Verordeningen Binnenlandsche Bestuur Java en Madoera (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168);

3. Ordonansi Verponding 1928 (Verpondings Ordonnantie 1928, Staatsblad Tahun 1928 
 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang 
 Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
 Nomor 1882);

4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Ordonantie op De Vermogens Belasting 1932, Staatsblad 
 Tahun 1932 Nomor 405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
 undang Nomor 8 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
 Negara Nomor 2827);

5. Ordonansi Pajak Jalan 1942 (Weggeld Ordonnantie 1942, Staatsblad Tahun 1941 Nomor 97) 
 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Algemeene Verordening 
 Oorlogsmisdrijven (Staatsblad Tahun 1946 Nomor 47);

6. Pasal 14 huruf j, k, dan l Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum 
 Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
 Nomor 1287) yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara 
 Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi 
 Undang-undang.

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil 
 Bumi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1806) 
 yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, 
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang;

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.


      BAB I
       KETENTUAN UMUM

      Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya;

2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 
 dan/atau perairan;

3. Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 
 terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak 
 ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
 baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti;

4. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 
 melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini;

5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal 
 Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;


      BAB II
            OBYEK PAJAK

      Pasal 2

(1) Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.

(2) Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.


      Pasal 3

(1) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang :
 a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, 
  kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 
  memperoleh keuntungan;
 b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 
  penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani 
  suatu hak;
 d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 
  balik;
 e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional oleh yang ditentukan 
  oleh Menteri Keuangan.

(2) Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan 
 pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta 
 rupiah) untuk setiap satuan bangunan.

(4) Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan 
 disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


      BAB III
            SUBYEK PAJAK

      Pasal 4

(1) Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu 
 hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 
 dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

(2) Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar 
 pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini.

(3) Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak 
 dapat menetapkan subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak.

(4) Subyek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan 
 keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak 
 terhadap obyek pajak dimaksud.

(5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
 disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak 
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya 
 surat keterangan dimaksud.

(6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan 
 surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

(7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana 
 dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka 
 keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.


      BAB IV
            TARIF PAJAK

      Pasal 5

Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).


      BAB V
     DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

      Pasal 6

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak.

(2) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap 
 tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun 
 sesuai dengan perkembangan daerahnya.

(3) Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 
 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual obyek pajak.

(4) Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan 
 dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.


      Pasal 7

Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena 
Pajak.


      BAB VI
    TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT
          YANG MENENTUKAN PAJAK TERHUTANG

      Pasal 8

(1) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim.

(2) Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada 
 tanggal 1 Januari.

(3) Tempat pajak yang terhutang :
 a. untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 b. untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah 
  Tingkat II;

 yang meliputi letak obyek pajak.


      BAB VII
         PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK,
           SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG,
          DAN SURAT KETETAPAN PAJAK

      Pasal 9

(1) Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi 
 Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.

(2) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan 
 jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal 
 Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
 hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak.

(3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
 dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.


      Pasal 10

(1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.

(2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai 
 berikut :
 a. apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud 
  dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan 
  sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;
 b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah yang 
  terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan 
  Obyek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

(3) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
 ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% 
 (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.

(4) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
 ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
 keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan 
 Obyek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih 
 pajak yang terhutang.


      BAB VIII
              TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

      Pasal 11

(1) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana 
 dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak 
 tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.

(2) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
 Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal 
 diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.

(3) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang 
 dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari 
 saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
 puluh empat) bulan.

(4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan hutang pajak 
 yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi 
 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib 
 pajak.

(5) Pajak yang terhutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh 
 Menteri Keuangan.

(6) Tata Cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
 ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri Keuangan.


      Pasal 12

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan 
dasar penagihan pajak.


      Pasal 13

Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak  yang tidak dibayar pada waktunya 
dapat ditagih dengan Surat Paksa.


      Pasal 14

Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.


      BAB IX
             KEBERATAN DAN BANDING

      Pasal 15

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas :
 a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
 b. Surat Ketetapan Pajak.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara 
 jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat 
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat 
 menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Tanda penerimaan Surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang 
 ditunjuk untuk itu dan atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi 
 tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.

(5) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak 
 wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.


      Pasal 16

(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
 Surat Keberatan diterima, memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau 
 penjelasan tertulis.

(3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
 sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dimaksud dalam 
 Pasal 10 ayat (2) huruf a, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan 
 ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal 
 Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
 diterima.


      Pasal 17 

(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan 
 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) 
 dan Pasal 16 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat 
 keputusan oleh wajib pajak dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut.

(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.


      BAB X
     PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

      Pasal 18

(1) Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat 
 dan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan 
 puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai 
 pendapatan daerah yang bersangkutan.

(2) Bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagian besar 
 diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

(3) Imbangan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
 ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


      BAB XI
      KETENTUAN LAIN-LAIN

      Pasal 19

(1) Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang :
 a. karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak 
  dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 b. dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang diluar biasa.

(2) Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
 diatur oleh Menteri Keuangan.


      Pasal 20

Atas permintaan wajib pajak Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan denda administrasi karena 
hal-hal tertentu.


      Pasal 21

(1) Pajak yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan obyek 
 pajak, wajib :
 a. menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan 
  obyek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
  meliputi letak obyek pajak;
 b. memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berlaku 
 pula bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan obyek pajak.

(3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terikat oleh kewajiban 
 untuk memegang rahasia jabatan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjang 
 menyangkut pelaksanaan Undang-undang ini.

(4) Tata cara penyampaian laporan dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam 
 ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri Keuangan.


      Pasal 22

Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


      Pasal 23 

Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam 
Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta 
peraturan perundang-undang lainnya.


      BAB XII
       KETENTUAN PIDANA

      Pasal 24

Barang siapa karena kealpaannya :
a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat 
 Jenderal Pajak;
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap 
 dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;

sehingga menimbulkan kerugian Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) 
bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.


      Pasal 25

(1) Barang siapa dengan sengaja :
 a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada 
  Direktorat Jenderal Pajak;
 b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak 
  lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
 c. memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau 
  dipalsukan seolah-olah benar;
 d. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
 e. tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;

 sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terhutang.

(2) Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana 
 dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 
 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(3) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang 
 melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung 
 sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak 
 dibayarnya denda.


      Pasal 26

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tidak dapat dituntut setelah lampau 
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.


      Pasal 27

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (2) adalah pelanggaran. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah kejahatan.


      BAB XIII
     KETENTUAN PERALIHAN

      Pasal 28

Terhadap Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda), Pajak Kekayaan (PKk), Pajak Jalan dan Pajak Rumah 
Tangga (PRT) yang terhutang untuk tahun pajak 1985 dan sebelumnya berlaku ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1990.


      Pasal 29

Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Iuran 
Pembangunan Daerah (Ipeda) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 tentang Pajak 
Hasil Bumi, tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1990 sepanjang tidak bertentangan dan 
belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.


      Pasal 30

Terhadap obyek pajak dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang 
penambangan lainnya, sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil yang masih berlaku 
pada saat ini berlakunya Undang-undang ini, tetap dikenakan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) 
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil yang masih 
berlaku.


      BAB XIV
     KETENTUAN PENUTUP

      Pasal 31

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
Penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




       Disahkan di Jakarta 
       pada tanggal 27 Desember 1985 
       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

              ttd

       SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Desember 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

 ttd

SUDHARMONO, S.H.



         LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 68





           PENJELASAN 
      ATAS 

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
     NOMOR 12 TAHUN 1985

               TENTANG

             PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

I. UMUM

 Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian 
 besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di 
 dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur 
 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

 Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang 
 terkandung didalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara, wajar 
 menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran 
 pajak.

 Sebelum berlakunya Undang-undang ini, terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat telah 
 dipungut pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 dan terhadap tanah 
 yang tunduk pada hukum barat dipungut pajak berdasarkan Ordonansi Verponding Indonesia 
 1923, dan Ordonansi Verponding 1928. Disamping itu terdapat pula pungutan pajak atas tanah 
 dan bangunan yang didasarkan pada Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 serta lain-lain 
 pungutan daerah atas tanah dan bangunan.

 Sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan kekayaan yang 
 telah menimbulkan tumpang tindih antara satu pajak dengan pajak lainnya sehingga 
 mengakibatkan beban pajak berganda bagi masyarakat.

 Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara perlu 
 diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan 
 kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di 
 bidang perpajakan sehingga dapat mewujudkan dan peningkatan kesadaran kewajiban 
 perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

 Oleh karena itu Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908, Ordonansi Verponding Indonesia 1923, 
 Ordonansi Verponding 1928, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, Ordonansi Pajak Jalan 1942, 
 Pasal 14 huruf j, huruf k, dan huruf l Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang 
 Peraturan Umum Pajak Daerah, Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda), dan lain-lain peraturan 
 perundang-undang tentang pungutan daerah sepanjang mengenai tanah dan bangunan perlu 
 dicabut.

 Peraturan perundang-undang lainnya terutama yang selama ini menjadi dasar bagi 
 penyelenggaraan pungutan oleh Daerah, khususnya seperti pemungutan Pajak Kendaraan 
 Bermotor masih berlaku.

 Dengan mengadakan pembaharuan sistem perpajakan melalui penyederhanaan yang meliputi 
 macam-macam pungutan atas tanah dan/atau bangunan, tarif pajak dan cara pembayarannya, 
 diharapkan kesadaran perpajakan dari masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak 
 akan meningkat pula.

 Obyek pajak dalam Undang-undang ini adalah bumi dan/atau bangunan yang berada diwilayah 
 Republik Indonesia.

 Dalam mencerminkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat di bidang pembiayaan 
 pembangunan, maka semua obyek pajak pajak dikenakan pajak

 Dalam Undang-undang ini, bumi dan/atau bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan 
 Pemerintah Daerah dikenakan Pajak. Penentuan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas 
 obyek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintah, diatur lebih 
 lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah 
 yang bersangkutan, maka sebagian hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada Pemerintah 
 Daerah.

 Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi 
 kewajibannya membayar pajak mereka yang sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan 
 rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

 Karena Pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
 maka dirasa perlu untuk menetapkan tempat-tempat pembayaran yang lebih mudah dan dekat 
 sehingga Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan 
 pajak guna membiayai pembangunan dimasing-masing wilayahnya.

 Tempat yang lebih dekat tersebut adalah seperti Bank, Kantor Pos dan Giro serta tempat-
 tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

 Bagi wajib pajak dimungkinkan memperoleh pengurangan atas pembayaran pajaknya, karena 
 sebab-sebab lain yang luar biasa, sehingga wajib pajak tidak mampu membayar pajaknya.


II. PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1
  Angka 1 
   Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah 
   Indonesia.

  Angka 2 
   Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
   - jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti 
    hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu 
    kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
   - jalan TOL;
   - kolam renang;
   - pagar mewah
   - tempat olah raga;
   - galangan kapal, dermaga;
   - taman mewah;
   - tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
   - fasilitas lain yang memberikan manfaat;

  Angka 3

   Yang dimaksud dengan :

   - Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu 
    pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan 
    cara membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang 
    letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga 
    jualnya.

   - Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan 
    nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya 
    yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat 
    penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan 
    kondisi pisik obyek tersebut.

   - Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai 
    jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek 
    pajak tersebut.

  Angka 4
   Cukup jelas

  Angka 5
   Cukup jelas

 Pasal 2
  Ayat (1)
   Cukup jelas

  Ayat (2)
   Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan 
   bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman 
   serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang.

   Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai 
   berikut :
   1. letak;
   2. peruntukan;
   3. pemanfaatan
   4. kondisi lingkungan dan lain-lain.

   Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai 
   berikut :
   1. bahan yang digunakan;
   2. rekayasa;
   3. letak;
   4. kondisi lingkungan dan lain-lain.

 Pasal 3
  Ayat (1)
   Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan 
   adalah bahwa obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, 
   dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.

   Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah 
   tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, 
   kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk 
   pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Nomor 5 
   Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

   Negara sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok 
   Kehutanan.

   Contoh : - pesantren atau sejenis dengan itu;
     - madrasah;
     - tanah wakaf;
     - rumah sakit umum.
  Ayat (2)
   Yang dimaksud dengan obyek pajak dalam ayat ini adalah obyek pajak yang 
   dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
   dalam menyelenggarakan pemerintahan.

   Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar 
   penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan 
   untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan 
   Pemerintah Daerah.

   Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan 
   fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

   Mengenai bumi dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan yang 
   digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian 
   yang diadakan.

  Ayat (3)
   Obyek pajak berupa bangunan diberi batas nilai Bangunan Tidak Kena Pajak 
   sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap satuan bangunan.

   Contoh :

   1.  Nilai jual bangunan......... Rp.   1.800.000,-
    Batas nilai Bangunan
    Tidak Kena Pajak........... Rp.   2.000.000,-
        --------------------
    Nilai jual bangunan kena
    pajak............................. Rp.   N i h i L

   2. Nilai jual bangunan......... Rp.  10.000.000,-
    Batas nilai jual bangunan 
    Tidak Kena Pajak........... Rp.    2.000 000,-
        -------------------- -
    Nilai jual bangunan
    kena pajak..................... Rp.    8.000.000,-
   3. Nilai jual bangunan.......... Rp. 500.000.000,-
    Batas nilai jual bangunan
    Tidak  Kena Pajak.......... Rp.     2.000.000,-
        --------------------- -
    Nilai jual bangunan
    kena pajak..................... Rp. 498.000.000,-
  Ayat (4)
   Cukup jelas

 Pasal 4
  Ayat (1)
   Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

  Ayat (2)
   Cukup jelas.

  Ayat (3) 
   Ketentuan ini memberikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan 
   subjek pajak sebagai wajib pajak, apabila objek pajak belum jelas pajaknya.

   Contoh :

   1  Subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi 
    dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena sesuatu 
    hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian maka 
    dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi 
    dan/atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak .

   2 Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di 
    pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau 
    menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. 

   3 Subjek pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak objek 
    pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada 
    orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat 
    ditunjuk sebagai wajib pajak.

    Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak bukan 
    merupakan bukti pemilikan hak.
  Ayat (4)
   Cukup jelas.

  Ayat (5)
   Cukup jelas.

  Ayat (6)
   Cukup jelas.

  Ayat (7)
   Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, apabila Direktur Jenderal Pajak tidak 
   memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya 
   keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan 
   sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai 
   wajib pajak.

 Pasal 5
  Cukup jelas.

 Pasal 6
  Ayat (1)
   Cukup jelas.

  Ayat (2)
   Pada dasarnya penetapan nilai jual obyek pajak adalah 3 (tiga) tahun sekali. 
   Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan 
   pembangunan mengakibatkan kenaikan nilai jual obyek pajak cukup besar, 
   maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

   Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan 
   Gubernur serta memperhatikan asas self assessment.

  Ayat (3)
   Yang dimaksud Nilai Jual Kena Pajak (assessment value) adalah nilai jual yang 
   dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase 
   tertentu dari nilai jual sebenarnya.

   Contoh :

   1. Nilai Jual suatu obyek pajak sebesar Rp. 1.000.000,00 Persentase 
    Nilai Jual Kena Pajak misalnya 20% maka besarnya nilai jual kena 
    pajak 20% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 200.000,00

   2. Nilai jual suatu obyek pajak sebesar Rp. 1.000.000,00 Persentase 
    Nilai Jual Kena Pajak misalnya 50% maka besarnya nilai jual kena 
    pajak 50% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 500.000,00.

  Ayat (4)
   Cukup jelas.

 Pasal 7
  Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu 
  dengan batas nilai jual bangunan tidak kena pajak sebesar Rp. 2.000.000,00 
  (dua juta rupiah).

  Contoh :

  Wajib pajak A mempunyai obyek pajak berupa :
  - Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp. 300.000/m2;
  - Bangunan seluas 400m2 dengan nilai jual Rp. 350.000/m2;
  - Taman mewah seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp. 50.000/m2;
  - Pagar mewah sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai 
   jual Rp. 1.750.000/m2;
   
  Persentase nilai jual kena pajak misalnya 20%.

  Besarnya pajak yang terhutang adalah sebagai berikut :
 
  1. Nilai jual tanah : 800 x Rp. 300.000,00  = Rp. 240.000.000,00
   nilai jual bangunan

   a. Rumah dan garasi
    400 x Rp. 350.000,00   = Rp.140.000.000,00
   b. Taman Mewah
    200 x Rp. 50.000,00   = Rp.  10.000.000,00
   c. Pagar mewah
    (120x1,5)xRp. 175.000,00  = Rp.  31.500.000,00
         -------------------------
         = Rp.181.500.000,00
    Batas nilai jual bangunan
    tidak kena pajak   = Rp.    2.000.000,00
    Nilai jual bangunan   = Rp.179.500.000,00
    Nilai jual tanah dan bangunan  = Rp.419.500.000,00

  2. Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang :
   
   a. Atas tanah = 0,5% x 20% x Rp. 240.000.000,00
       Rp. 240.000,00
   b. Atas bangunan = 0,5% x 20% x Rp. 179.500.000,00
         Rp. 179.500,00
    Jumlah pajak yang terhutang = Rp. 419.500,00
 
 Pasal 8
  Ayat (1)
   Jangka waktu 1 (satu) tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai dengan 
   31 Desember.

  Ayat (2)
   Karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka keadaan obyek 
   pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang 
   terhutang.

   Contoh :

   a. Obyek pajak pada tanggal 1 Januari 1986 berupa tanah dan bangunan.

    Pada tanggal 10 Januari 1986 bangunannya terbakar, maka pajak 
    yang terhutang tetap berdasarkan keadaan obyek pajak pada tanggal 
    1 Januari 1986, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar;

   b. Obyek pajak pada tanggal 1 Januari 1986 berupa sebidang tanah tanpa 
    bangunan di atasnya.

    Pada tanggal 10 Agustus 1986 dilakukan pendataan, ternyata di atas 
    tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang 
    terhutang untuk tahun 1986 tetap dikenakan pajak berdasarkan 
    keadaan pada tanggal 1 Januari 1986.

    Sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 1987.

  Ayat (3)
   Tempat pajak yang terhutang untuk Kotamadya Batam, di wilayah propinsi 
   daerah tingkat I yang bersangkutan.

 Pasal 9
  Ayat (1)
   Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan surat Pemberitahuan 
   Obyek Pajak untuk diisi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, 
   Wajib Pajak yang pernah dikenakan IPEDA tidak wajib mendaftarkan obyek 
   pajaknya kecuali kalau ia menerima SPOP, maka dia wajib mengisinya dan 
   mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak.

  Ayat (2)
   Yang dimaksud dengan jelas, benar dan lengkap adalah :

   Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam Surat 
   Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dibuat sedemikian rupa sehingga tidak 
   menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak 
   sendiri.

   Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang 
   sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan 
   dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada Surat 
   Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).

  Ayat (3)
   Cukup jelas.

 Pasal 10
  Ayat (1)
   Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterbitkan atas dasar Surat 
   Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), namun untuk membantu wajib pajak, 
   Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dapat diterbitkan berdasarkan data 
   obyek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.

  Ayat (2)
   Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk 
   dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terhadap wajib pajak yang 
   tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

   Menurut ketentuan ayat (2) huruf a, wajib pajak yang tidak menyampaikan 
   Surat Pemberitahuan Obyek Pajak pada waktunya, walaupun sudah ditegor 
   secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan 
   dalam Surat Tegoran itu, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat 
   Pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan ini dikenakan sanksi administrasi 
   sebagaimana diatur dalam ayat (3).

   Menurut ketentuan ayat (2) huruf b, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan 
   atau keterangan lain yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak ternyata jumlah 
   pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak dalam Surat Pemberitahuan 
   Pajak Terhutang yang dihitung atas dasar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak 
   yang disampaikan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat 
   Ketetapan Pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan ini dikenakan sanksi 
   administrasi sebagaimana diatur dalam ayat (3).

  Ayat (3)
   Ayat ini mengatur sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak 
   yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana 
   dimaksud dalam ayat (2) huruf a, sanksi tersebut dikenakan sebagai tambahan 
   terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok 
   pajak.

   Surat Ketetapan Pajak ini, berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal 
   Pajak memuat penetapan obyek pajak dan besarnya pajak yang terhutang 
   beserta denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

   Contoh :

   Wajib Pajak A tidak menyampaikan SPOP.

   Berdasarkan data yang ada, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan SKP yang 
   berisi :
   
   - obyek pajak dengan luas dan nilai jual.
   - luas obyek pajak menurut SPOP.
   - pokok pajak    = Rp. 1.000.000,00
   - Sanksi administrasi
    25% x Rp. 1.000.000,00   = Rp.    250.000,00
         -----------------------
    Jumlah pajak yang terhutang
    dalam SKP    = Rp. 1.250.000,00
         -----------------------
  Ayat (4)
   Ayat ini mengatur sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak 
   yang mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak sesuai dengan keadaan 
   yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b yaitu sebesar 
   25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak terhutang berdasarkan hasil 
   pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terhutang dalam Surat 
   Pemberitahuan Pajak Terhutang yang dihitung berdasarkan Surat 
   Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

   Berdasarkan SPOP diterbitkan SPPT = Rp. 1.000.000,00
   Berdasarkan pemeriksaan yang
   seharusnya terhutang dalam
   SKP  = Rp. 1.500.000,-
     ---------------------
   Selisih     = Rp.     500.000,00
   Denda administrasi
    25% x Rp. 500.000,00  = Rp.     125.000,00
        ------------------------
   Jumlah pajak terhutang 
   dalam SKP    = Rp.     625.000,00
   Adapun jumlah pajak yang 
   terhutang sebesar   = Rp.   1.000.000,00

   
   Jumlah tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, apabila belum 
   dilunasi wajib pajak, penagihannya dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan 
   Pajak Terhutang tersebut.

 Pasal 11
  Ayat (1)
   Contoh :
   Apabila SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 1986, maka jatuh 
   tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Agustus 1986.

  Ayat (2)
   Contoh :
   Apabila SKP diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 1986, maka jatuh tempo 
   pembayarannya adalah tanggal 31 Maret 1986.

  Ayat (3)
   Menurut ketentuan ini pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran 
   tidak atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2% (dua persen) 
   setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut untuk jangka 
   waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung 
   penuh 1 (satu) bulan.

   Contoh :

   SPPT tahun pajak 1986 diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 Maret 1986 
   dengan pajak yang terhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 
   Oleh wajib pajak baru dibayar pada tanggal 1 September 1986. Maka terhadap 
   wajib pajak tersebut dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) 
   yakni : 2% x Rp. 100.000,00 = Rp. 2.000,00.

   Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 1986 
   adalah :

   Pokok pajak + denda administrasi = 
    Rp. 100.000,00 + Rp. 2.000,00  = Rp. 102.000,00

   Bila wajib pajak tersebut baru membayar hutang pajaknya pada tanggal 
   10 Oktober 1986, maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda 
   2 x 2% dari pokok pajak, yakni : 4% x Rp. 100.000,00 = Rp. 4.000,00. 

   Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober 1986 
   adalah :

   Pokok pajak + denda administrasi =
    Rp. 100.000,00 + Rp 4.000,00  = Rp. 104.000,00.
        ----------------------

  Ayat (4) 
   Menurut ketentuan ini denda administrasi dan pokok pajak seperti tersebut 
   pada contoh penjelasan ayat (3) ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan 
   Pajak (STP) yang harus dilunasi dalam satu bulan sejak tanggal diterimanya 
   STP tersebut.

  Ayat (5)
   Cukup jelas

  Ayat (6) 
   Cukup jelas

 Pasal 12 
  Cukup jelas

 Pasal 13
  Dalam hal tagihan pajak yang terhutang dibayar setelah jatuh tempo yang telah 
  ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini berdasarkan 
  Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat 
  Paksa.

 Pasal 14
  Pelimpahan wewenang penagihan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau 
  Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, bukanlah pelimpahan urusan 
  penagihan, tetapi hanya sebagai pemungut pajak, sedangkan pendataan obyek pajak 
  dan penempatan pajak yang terhutang tetap menjadi wewenang Menteri Keuangan.

  Dalam hal jumlah pajak yang terhutang sebagaimana tercantum dalam Surat 
  Pemberitahuan Pajak Terhutang tidak sesuai dengan obyek pajak dilapangan, maka 
  pemungut pajak tidak dibenarkan mengubah jumlah pajak yang terhutang, tetapi harus 
  melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal 
  Pajak.

 Pasal 15
  Ayat (1) 
   Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat 
   Ketetapan Pajak harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan 
   tersendiri untuk setiap tahun pajak.

  Ayat (2)
   Cukup jelas

  Ayat (3)
   Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi waktu yang cukup kepada wajib 
   pajak untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasan-alasannya.
   
   Apabila ternyata batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
   wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaannya ("force mayour") maka 
   tenggang waktu tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang 
   oleh Direktur Jenderal Pajak,

  Ayat (4)
   Cukup jelas

  Ayat (5) 
   Cukup jelas

  Ayat (6) 
   Cukup jelas

 Pasal 16
  Ayat (1)
   Cukup jelas

  Ayat (2)
   Cukup jelas

  Ayat (3)
   Cukup jelas

  Ayat (4) 
   Ketentuan ini mengharuskan wajib pajak membuktikan ketidakbenaran 
   ketetapan pajak, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan terhadap 
   ketetapan secara jabatan.

   Apabila wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran Surat Ketetapan 
   Pajak secara jabatan itu, keberatannya ditolak.

  Ayat (5)
   Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib 
   pajak, yaitu apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
   diterimanya surat keberatan, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan 
   keputusan atas keberatan yang diajukan berarti keberatan tersebut diterima.

 Pasal 17
  Ayat (1)
   Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang kurang puas 
   terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan 
   untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak, dalam hal ini seperti yang 
   ada sekarang yaitu Majelis Pertimbangan Pajak.

  Ayat (2)
   Cukup jelas.

  Ayat (3)
   Cukup jelas.

 Pasal 18
  Ayat (1)
   Cukup jelas.

  Ayat (2)
   Karena penerimaan pajak ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat di 
   Daerah Tingkat II yang bersangkutan, maka sebagian besar penerimaan pajak 
   ini diberikan kepada Daerah Tingkat II.

  Ayat (3)
   Cukup jelas.

 Pasal 19
  Ayat (1)
   Huruf a
    Kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek 
    pajak dan sebab-sebab tertentu lainnya, berupa lahan pertanian yang 
    sangat terbatas, bangunan yang ditempati sendiri yang dikuasai atau 
    dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu, lahan yang nilai jualnya 
    meningkat sebagai akibat perubahan lingkungan dan dampak positif 
    pembangunan serta pemanfaatannya belum sesuai dengan peruntukan 
    lingkungan.

   Huruf b
    - Yang dimaksud dengan bencana alam adalah gempa bumi, 
     banjir, tanah longsor.

    - Yang dimaksud dengan sebab lain yang luar biasa adalah 
     seperti :
     - kebakaran;
     - kekeringan;
     - wabah penyakit tanaman;
     - hama tanaman.
  Ayat (2)
   Cukup jelas.

 Pasal 20
  Ketentuan ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk meminta pengurangan 
  denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), 
  dan ayat (4), kepada Direktur Jenderal Pajak.

  Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan sebagian atau seluruh dana administrasi 
  dimaksud.

 Pasal 21
  Ayat (1)
   - Pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan obyek 
    pajak adalah : Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris 
    Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

   - Laporan tertulis tentang mutasi obyek pajak misalnya antara lain jual 
    beli, hibah, warisan, harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal 
    Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak.

  Ayat (2)
   Pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) misalnya antara lain :
   Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, Pejabat Dinas Tata Kota, Pejabat Dinas 
   Pengawasan Bangunan, Pejabat Agraria, Pejabat Balai Harta Peninggalan.

  Ayat (3)
   Cukup jelas.

  Ayat (4)
   Cukup jelas.

 Pasal 22
  Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat dalam pasal ini ialah antara 
  lain :
  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri 
  Sipil, Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

 Pasal 23
  Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah antara lain 
  Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat 
  Paksa.

 Pasal 24
  Kealpaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, dan 
  kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara. 
  Surat Pemberitahuan Obyek Pajak harus dikembalikan/disampaikan kepada Direktorat 
  Jenderal Pajak selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya 
  Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

 Pasal 25
  Ayat (1)
   Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan 
   dengan sengaja merupakan tindakan pidana kejahatan, karena itu diancam 
   dengan pidana yang lebih berat.

  Ayat (2)
   Yang dimaksud dengan bukan wajib pajak dalam ayat ini yaitu pejabat yang 
   tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan obyek 
   pajak ataupun pihak lainnya.

  Ayat (3)
   Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan maka bagi 
   mereka yang melakukan lagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 
   (1) sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesai menjalani sebagian atau seluruh 
   pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana 
   lebih berat ialah 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 
   dalam ayat (1).

 Pasal 26
  Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
  dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kewajiban menyimpan dokumen perpajakan 
  yang lamanya 10 (sepuluh) tahun.

 Pasal 27
  Cukup jelas.

 Pasal 28
  Cukup jelas.

 Pasal 29
  Cukup jelas.

 Pasal 30
  Ketentuan Undang-undang ini baru berlaku terhadap obyek pajak yang digunakan 
  dalam rangka Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil dalam bidang penambangan 
  minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya yang perjanjiannya 
  ditandatangani sejak berlakunya Undang-undang ini yaitu tanggal 1 Januari 1986, 
  sedangkan untuk Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil yang telah ada tetap berlaku 
  ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil 
  tersebut.

 Pasal 31
  Cukup jelas.



           TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3312